5 Kontroversi Sudewo, Bupati Pati yang Tertangkap OTT KPK

Ringkasan Berita:

Bupati Pati Sudewo (SDW) ditangkap oleh KPK dalam kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada hari Senin (19/1/2026).

Meski belum genap setahun menjabat (sejak Februari 2025), Sudewo telah sering memicu gelombang protes massa akibat kebijakan dan sikapnya yang dianggap otoriter.

Sudewo meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan secara signifikan pada Mei 2025.

Erfa NewsKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggerebekan terhadap Bupati Pati Sudewo, pada hari Senin (19/1/2026).

Sudewo menjabat sebagai Bupati Pati mulai tanggal 20 Februari 2025.

Namun belum genap setahun menjabat, Sudewo sering kali terlibat dalam berbagai kontroversi.

Berikut deretannya:

1. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 250 Persen

Sebelum ditangkap dalam operasi tangkap tangan, Sudewo sempat menghadapi gelombang demonstrasi yang diikuti sekitar 50.000 orang, termasuk santri, petani, dan pegawai honorer pada Agustus 2025 lalu.

Sudewo mengumumkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen pada bulan Mei 2025.

Alasan Sudewo meningkatkan PBB-P2 adalah karena tidak ada kenaikan selama 14 tahun terakhir.

Selain itu, pendapatan daerah dari PBB hanya sekitar Rp 29 miliar, jauh ketinggalan dibandingkan Jepara dan Rembang.

Pernyataan Sudewo ketika kebijakannya dikritik dianggap sebagai sikap yang otoriter.

"Siapa saja yang ingin menolak, saya tunggu. Silakan lakukan saja. Jangan hanya 5.000 orang, bahkan 50.000 orang pun bisa dikerahkan, saya tidak akan takut. Saya tidak akan mengubah keputusan," kata Sudewo.

Ratusan penduduk Pati mengadakan demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus 2025 sesuai permintaan Sudewo.

Mereka meminta Sudewo dipecat meskipun kebijakan kenaikan PBB-P2 dibatalkan.

2. Tuntutan Pemakzulan

Setelah diadakan demonstrasi oleh warga, DPRD Pati membentuk panitia angket untuk memenuhi tuntutan pemakzulan Sudewo.

Aksi dan tuntutan diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Pada 31 Oktober 2025, DPRD Pati mengadakan sidang paripurna yang dihadiri oleh 36 anggota yang menolak pemakzulan dan hanya 13 yang menyatakan dukungan.

Jika dihitung berdasarkan jumlah tersebut (pemungutan suara), maka hasilnya 13 banding 36.

"Padahal untuk bisa menang dalam hak menyatakan pendapat dan mendapatkan persetujuan keputusan tersebut (pemakzulan Sudewo) adalah dua per tiga. Artinya setidaknya 33 anggota DPRD Pati setuju terhadap pemakzulan," kata Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin.

Pemakzulan Sudewo tidak dapat terlaksana, dan DPRD Pati mengharapkan peningkatan kualitas pemerintahan.

3. Kebijakan Sekolah Lima Hari

Sudewo mengeluarkan kebijakan sekolah lima hari yang akan diberlakukan mulai tahun ajaran 2025/2026, tepatnya dimulai pada 14 Juli 2025.

Alasannya adalah agar siswa dapat lebih berkarya. Sudewo mengemukakan bahwa waktu akhir pekan dapat digunakan untuk memperkuat hubungan keluarga dan "pemulihan" mental siswa.

Kebijakan Sudewo mengenai aturan lima hari sekolah dinilai bertentangan dengan tradisi pendidikan agama setempat di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin).

Kebijakan ini segera mendapat kritikan dari masyarakat, khususnya para santri, guru mengaji, dan ulama NU, karena dianggap bertentangan dengan kegiatan keagamaan.

Namun, kebijakan sekolah lima hari telah dibatalkan melalui Keputusan Bupati Pati nomor 400.3.1/303/M tanggal 8 Agustus 2025. Sistem pembelajaran kembali diterapkan enam hari per minggu mulai 11 Agustus 2025.

4. Proyek Masjid dengan Anggaran 15 Miliar Rupiah

Lima ribu santri juga akan turut serta dalam demonstrasi pada 13 Agustus 2025.

Banyak santri yang akan ikut melakukan aksi demonstrasi bergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI) yang berada di berbagai wilayah Kabupaten Pati.

Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pemkab Pati yang menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan meningkatkan tarif Pajak PBB-P2 hingga 250 persen, sementara proyek renovasi Masjid Agung Baitunnur Pati membutuhkan dana hingga Rp15 miliar.

Mereka meragukan pentingnya proyek tersebut di tengah berbagai kebutuhan mendesak yang ada di kalangan masyarakat Pati.

Tindakan kritik terhadap Sudewo muncul dari berbagai kalangan masyarakat. Santri menganggapnya tidak memperhatikan aspirasi keagamaan, sementara pegawai kontrak merasa dianggap tidak adil.

5. Kejadian Dangdut yang Menggoyang Seksualitas

Sudewo mendapat kritik karena mengundang pertunjukan dangdut Trio Srigala dengan gerakan sensual dalam acara resmi di Pendopo Kabupaten. Pertunjukan tersebut dinilai tidak mencerminkan Sudewo sebagai Bupati Pati.

Keno OTT KPK

Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada hari Senin (19/1/2026).

Penangkapan seorang anggota partai Gerindra telah dikonfirmasi oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo.

"Benar, salah satu orang yang ditangkap dalam kejadian tertangkap tangan di Pati adalah Saudara SDW," kata Budi saat dimintai konfirmasi, Senin (19/1/2026).

Kepala Biro Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa kasus yang menimpa Bupati Pati Sudewo berkaitan dengan pengisian posisi jabatan.

"Terkait pengisian jabatan kaur (kepala urusan), kasi (kepala seksi), atau sekdes (sekretaris desa)," ujar Budi saat dimintai konfirmasi, Selasa (20/1/2026).

Meskipun demikian, Budi belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jumlah orang yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Setelah Sudewo ditangkap bersama sejumlah orang lain, ia dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Berdasarkan rencana, Sudewo akan tiba di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, pada hari ini.

Dalam wawancara yang dilakukan pada Senin (19/1/2026), Budi menyampaikan bahwa salah satu pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan bersama Sudewo adalah seorang pengepul.

"Ya, salah satunya yang ditangkap (pembeli), nanti kami akan memberikan pembaruan lebih detail lagi," kata Budi di Gedung KPK Merah Putih.

Sudewo Bungkam

Mengutip dari Kompas.com, Bupati Pati Sudewo tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Merah Putih setelah tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Senin (20/1/2026).

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, Sudewo terlihat turun dari kursi tengah penumpang mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor B 2788 UZL pada Selasa (20/1/2026) pukul 10.34 WIB.

Ia terlihat mengenakan kemeja polo berwarna putih yang dipadukan dengan jaket hitam, celana jeans biru, dan sepatu sandal. Sudewo juga tampak sedang memegang topi hitam sambil berjalan menuju Gedung KPK Merah Putih.

Pada kesempatan ini, Sudewo sempat mengangkat tangannya ke arah jurnalis.

Ia juga tampak merapatkan kedua tangannya di depan perut. Sejumlah jurnalis yang sedang menunggu kehadirannya langsung menanyai Sudewo.

"Pak, mengapa terkena OTT?" tanya seorang jurnalis kepada Sudewo.

Namun, tokoh utama di Kabupaten Pati itu diam.

Baca berita versi Erfa Newslainnya diGoogle News

Ikuti dan ikut serta dalam saluran WhatsappErfa News