Kekacauan Bencana 2025

Bencana Alam di Indonesia: Tahun 2025 yang Penuh Duka

Indonesia, dengan posisi geografisnya yang unik, selalu hidup dalam ancaman bencana alam. Setahun terakhir, negara ini kembali menghadapi berbagai bencana yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan besar. Dari banjir hingga longsor, serta erupsi gunung api, kejadian-kejadian tersebut hampir tidak pernah berhenti sepanjang tahun 2025.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa terjadi 3.212 peristiwa bencana alam sepanjang tahun ini. Mayoritas dari peristiwa tersebut adalah bencana hidrometeorologi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.587 orang meninggal dunia, 235 masih hilang, 5.713 luka-luka, serta lebih dari 10 juta orang mengungsi dan menderita. Sebagian besar korban jiwa berasal dari Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) akibat banjir dan longsor, yaitu sebanyak 1.141 orang.

Pada awal tahun 2025, hujan turun nyaris tanpa jeda di berbagai wilayah. Sungai-sungai meluap, air menggenangi rumah warga, sawah, hingga jalan utama. Aceh, Sumbar, dan Jawa Barat menjadi sebagian wilayah yang berkali-kali terdampak. Di daerah perbukitan, longsor datang tiba-tiba, menimbun rumah, dan menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban.

Di medio Februari-Maret, giliran wilayah hilir yang dihantam bencana. Banjir dahsyat melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek. Banjir yang disebut merupakan kiriman dari Bogor tersebut menyebabkan sejumlah aktivitas publik lumpuh total. BMKG menyatakan banjir yang merendam sejumlah kawasan di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi adalah banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat yang diguyur hujan intensitas sangat deras.

Banjir di Kota Bekasi bahkan ada yang mencapai 4 meter. Tingginya banjir tersebut karena pada saat bersamaan daerah itu menerima air kiriman hulu daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung dan ditambah adanya hujan deras dengan intensitas 165-208 mm per hari di beberapa lokasi.

Relawan berjalan di samping puing bangunan yang terdampak bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (18/11/2025). - (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Memasuki Mei, bencana geologi ikut mencuri perhatian. Aktivitas gunung api meningkat, salah satunya erupsi Gunung Ile Lewotolok di Nusa Tenggara Timur yang memuntahkan kolom abu vulkanik tinggi. Meski berskala terbatas, erupsi ini memaksa warga di sekitar gunung meningkatkan kewaspadaan.

Juni hingga Agustus, musim kemarau membawa ancaman berbeda. Kekeringan melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur dan NTT. Sementara kebakaran hutan dan lahan mulai muncul di Sumatera dan Kalimantan. Meski tidak sebesar tahun-tahun dengan El Nino kuat, asap tipis sempat mengganggu kualitas udara dan aktivitas warga.

Memasuki Oktober, hujan kembali turun dengan intensitas tinggi. Banjir dan longsor kembali terjadi, menandai awal musim hujan. Bencana pun silih berganti datang pada November dan Desember. Hujan ekstrem yang berlangsung berhari-hari memicu banjir bandang dan longsor besar di sejumlah wilayah Pulau Sumatera. Ini menjadi rangkaian bencana paling mematikan sepanjang 2025.

Per 30 Desember 2025, BNPB mencatat sebanyak 1.141 orang meninggal dunia, 163 jiwa masih hilang, 52 kabupaten/kota terdampak, dan hampir 500 ribu orang mengungsi, serta kerusakan infrastruktur terjadi secara masif. Pemerintah menetapkan status tanggap darurat di berbagai daerah, sementara aktivitas publik lumpuh.

Banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar ini menjadi bencana alam dengan skala paling besar pada tahun ini, baik dari aspek korban jiwa maupun kerusakan yang diakibatkan. Pertanyaannya, mengapa di daerah tersebut terjadi banjir secara luas dan mematikan?

Banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera diyakini tak lepas dari faktor ‘brutalisme’ perkebunan kelapa sawit. Ekspansi perkebunan monokultural itu menggunduli kawasan-kawasan hutan alami dan dataran tinggi sehingga memperparah dampak bencana tanah longsor dan banjir bandang alias galodo.

Anak bermain di tumpukan kayu yang terbawa arus saat banjir bandang di kampung Waq Toweren, Kecamatan Lut Tawar, Aceh Tengah, Aceh, Sabtu (27/12/2025). Mayoritas penduduk di kampung tersebut berprofesi sebagai petani yang lahannya habis diterjang banjir bandang. - (Erfa News/Thoudy Badai)

Peneliti Senior Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN, Sugeng Budiharta menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengevaluasi total model ekspansif perkebunan kelapa sawit mengacu pada zonasi berdasarkan kriteria geologis maupun geografis. Menurutnya, tak sulit menganalisa apa sebab bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) saat ini.

Meskipun bukan menjadi faktor atau penyebab tunggal, namun kata Sugeng, ekspansi perkebunan kelapa sawit ke kawasan-kawasan hutan alami di dataran-dataran tinggi yang bercurah hujan tinggi menjadi salah satu faktor penyebab. “Secara keilmuan, sebenarnya tidak sulit untuk menganalisa penyebab dari apa yang terjadi (banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera) ini. Ekspansif perkebunan kelapa sawit, dan juga pertambangan ilegal merupakan kondisi yang harus dievaluasi,” kata Sugeng kepada Erfa News, beberapa waktu lalu.

Sugeng menerangkan, Sumatera merupakan wilayah dengan landscape lereng-lereng perbukitan dataran tinggi dan pegunungan dengan kontur tanah vulkanis gembur subur yang bercurah hujan tinggi. Geografis dan geologis di Sumatera itu, kata Sugeng, sebetulnya tak cocok untuk ekspansi perkebunan monokultural seperti kelapa sawit.

“Bentang alam di Sumatra itu kan umumnya bergunung-gunung dan berbukit-bukit dengan kelerengan cukup terjal. Di situ juga tanahnya vulkanik yang gembur dan subur dengan curah hujan tinggi. Dengan kondisi seperti itu memang sangat rawan longsor dan banjir bandang. Untuk itu harus dijaga tutupan hutannya dan tidak boleh ada pembukaan lahan secara ekstensif termasuk untuk kebun sawit apalagi tambang,” ujar Sugeng.

Lahan sawit yang rusak akibat banjir bandang di Desa Batu Bedulang, Aceh Tamiang, Selasa (23/12/2025). Desa Batu Bedulang dan Desa Baling Karang menjadi salah satu desa yang terdampak banjir bandang yang masih minim bantuan logistik dan layanan kesehatan lantaran akses jalur darat baru dapat dilalui kendaraan roda empat pada Ahad (21/12) atau setelah 29 hari banjir bandang melanda kawasan tersebut. Sebelumnya bantuan dapat disalurkan melalui jalur sungai dan jalur udara. - (Erfa News/Thoudy Badai)

Kondisi alam di Sumatera yang begitu, kata Sugeng, yang menjadikan Pulau Andalas sejak zaman dulu, pun sampai era kolonialisme Belanda sekalipun, sebagai kawasan hutan yang dilindungi. “Zaman Belanda, kawasan-kawasan seperti Sumatera itu ditetapkan sebagai hutan lindung untuk mencegah terjadinya banjir bandang dan tanah longsor,” kata Sugeng.

Masyarakat asli di Sumatera, pun sejak lama kala mempertahankan prinsip pengelolaan lahan hutan untuk perkebunan yang beragam. Prinsip tersebut, secara keilmuan modern saat ini lebih relevan. “Masyarakat lokal dengan kearifan lokalnya juga sebenernya telah memahami alamnya lalu mengembangkan caranya sendiri dalam mengelola lahan dengan sistem agroforestri karena mereka tahu lahannya rentan longsor,” ujar Sugeng.

Sugeng berpandangan, tak heran sebenarnya melihat brutalisme ekspansi perkebunan kelapa sawit di Sumatera, yang membabat hutan-hutan alami di dataran tinggi bercurah hujan lebat dengan kontur tanah gembur membuat kengerian banjir bandang dan tanah longsor. “Dengan ilmu, logika sederhana dan pengetahuan lokal pun sebenarnya sangat berbahaya membuka hutan di kawasan dengan karakteristik seperti itu,” ujar Sugeng.

Sugeng mengatakan, BRIN ketika masih bernama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pernah meriset tentang perkebunan kelapa sawit yang berada di Sumatera dan Kalimantan. Hasil riset para ilmuan dalam negeri tersebut sebetulnya dapat menjadi acuan bagi pemerintah. Terutama dalam menerbitkan regulasi-regulasi yang tegas terkait dengan pentingnya batasan-batasan mengacu pada zonasi berdasarkan kriteria geologis maupun geografis untuk perkebunan kelapa sawit.

“Jadi ke depannya, kawasan-kawasan rentan tersebut harus dijaga jika masih ada hutannya dan direstorasi jika sudah terlanjur terbuka. Bila perlu ada moratorium pembukaan hutan di kawasan-kawasan rentan tersebut,” begitu kata Sugeng.

Tahun 2025 pun ditutup dengan satu teguran keras bahwa alam telah memberi pesan, dan Indonesia tak lagi punya kemewahan untuk mengabaikannya. Alam menyampaikan sabda dengan caranya. Manusia memang tak berkehendak atas segala bencana yang terjadi. Tapi manusia bisa mencegahnya, salah satu caranya adalah tidak serakah mengeksploitasi alam.

Tweet